MAKALAH POLITIK PENDIDIKAN

Unknown

Kamis, 21 November 2013

Bagikan :

Tweet

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

             Politik pendidikan atau the politics of education adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara – cara penyampaiannya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik.Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu – isu praktis sehari hari  di sekolah; tentang kesadaran kelas; tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.      

1.2  Rumusan Masalah

1.2.1    Apakah yang dimaksud dengan Politik ?

1.2.2    Bagaimana Hubungan Antara Politik dan Pendidikan ?

1.2.3    Bagaimana Kontrol Negara Terhadap Pendidikan ?

1.2.4    Bagaimana Sketsa Politik Pendidikan di Indonesia ?

1.3  Tujuan Pembahasan

1.3.1    Untuk mengetahui pengertian politik

1.3.2    Untuk mengetahui hubungan antara politik dan pendidikan

1.3.3    Untuk mengetahui kontrol Negara terhadap pendidikan

1.3.4    Untuk mengetahui sketsa politik pendidikan di Indonesia   

BAB  II

ISI

2.1        Hakekat Politik

Secara umum, dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem negara yang menyangkut proses menentukan atau melaksanakan tujuan dari sistem-sistem itu. Politik selalu berkenaan dengan tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan dari individu-individu tertentu. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

1.       Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

2.       Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara

3.       Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

4.       Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

       Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Konsep-konsep pokok dalam ilmu politik, adalah :

1. Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya3. Sarjana yang menjadikan negara sebagai fokus kegiatannya memusatkan perhatian pada lembaga-lembaga kenegaraan dan fungsi-fungsinya. Karena definisi ini bersifat sempit dan terbatas pengertiannya, maka definisi ini dinamakan pendekatan institusional (institutional approach). Seperti yang dikatakan oleh Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics : “Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain”.

2. Kekuasaan

 Professor Miriam Budiardjo mengatakan “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku”. Sarjana yang melihat kekuasaan sebagai fokus dari ilmu politik beranggapan politik adalah kegiatan yang berpusat pada masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, di mana yang menjadi tujuan dari kekuasaan ini menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini banyak terpengaruh oleh sosiologi, dan lebih dinamis daripada pendekatan institusionil. W.A. Robson dalam The University Teaching of Social Sciences mengatakan “Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”.

3. Pengambilan keputusan

 Professor Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik mengatakan “keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa pilihan alternatif”. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai suatu keputusan itu tercapai, dengan proses pengambilan yang dilakukan secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Aspek pengambilan keputusan ini juga banyak menyangkut soal pembagian (distribution), yang oleh Harold Laswell dirumuskan sebagai : “who gets what, when, how”. Joyce Mitchell dalam Political Analysis and Public Policy : An Introduction to Political Science mengatakan, “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya”. Keputusan yang dimaksud di sini adalah keputusan yang menyangkut sektor publik (public sector), mengenai tindakan-tindakan umum atau nilai-nilai (public goods) yang akan diambil. Deutsch dan kawan-kawan menganggap negara adalah kapal, dan pemerintah adalah nahkodanya. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip cybernetica, yaitu ilmu komunikasi dan pengendalian.

4. Kebijaksanaan umum (public policy, beleid)

“Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalah usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu,” seperti dikutip dalam Dasar-dasar Ilmu Politik, karangan Professor Miriam Budiardjo. Sarjana-sarjana yang bepusat pada kebijaksanaan umum menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai suatu tujuan bersama, yang harus dicapai melalui usaha bersama. Untuk itulah, keberadaan kebijaksanaan diperlukan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan umum (policy) menurut Hoogerwerf dalam bukunya yang berjudul Politicologie : Begrippen en Problemen adalah “membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan”.

5. Pembagian (distribution)

 “Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat,” hal ini dikatakan oleh Professor Miriam Budiardjo, dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik. Sarjana yang menekankan pada pembagian alokasi beranggapan bahwa politik adalah mengenai pembagian dan pengalokasian dana, yang terkadang tidak merata pembagiannya. Dalam ilmu sosial, nilai (value) diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar, serta sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai dapat dikatakan bersifat abstrak, namun juga dapat bersifat konkrit. Harold Laswell dalam bukunya yang berjudul Who Gets What, When, and How mengatakan “Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”. Sedangkan David Easton dalam A System Analysis of Political Life mengatakan : “Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat”.

Bidang-bidang Ilmu Politik

Dalam Contemporary Political Science, terbitan UNESCO pada 1950, ilmu politik

terbagi dalam 4 bidang :                   

I. Teori politik :

1. Teori politik

2. Sejarah perkembangan ide-ide politik

II. Lembaga-lembaga politik :

1. Undang-undang Dasar

2. Pemerintahan Nasional

3. Pemerintah Daerah dan Lokal

4. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah

5. Perbandingan lembaga-lembaga politik

III. Partai-partai, golongan-golongan (groups) dan pendapat umum :

1. Partai-partai politik

2. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi

3. Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi

4. Pendapat umum

IV. Hubungan internasional :

1. Politik internasional

2. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional

3. Hukum internasional.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

1.       Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

2.       Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara

3.       Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

4.       Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

       Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

2.2 Hubungan Politik dan Pendidikan

             Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian – bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa – apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga – lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuan.

             Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di Negara – Negara barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politk dimulai oleh Plato dalambukunya Republic yang membahas hubungan antara ideology dan institusi Negara dengan tujuan dan metode pendidikan.

             Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembanga – lembaga politik. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya sakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan generasi berikutnya.

             Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (1965 : 287), education and politics are inextricably linked (pendidikan dan politik terikat tanpa bias dipisahkan). Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (group attitudes), masalah pengangguran (employment), dan peranan politik kaum cendikia (the political role of the intelligentsia).

             Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, dan mengadopsi nilai – nilai dan lembaga barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional ke pola modern. Dibanyak Negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat.   Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan – keputusan otoritatif tentnag alokasi sumber daya dan nilai – nilai sosial (Harman, 1974 : 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik.

             Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur – unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek – aspek kependidikan.      

2.3 Kontrol Negara terhadap Pendidikan

             Sebagai suatu proses yang banyak menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia sehingga program – program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, dan diarahkan sedemikian  rupa untuk mendapatkan output yang diinginkan. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa suatu Negara sangat pedulu dan menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang pendidikan. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun suatu system pendidikan yang memiliki kharakteristik, kualitas, arah, dan output yang diinginkan. Untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak Negara yang menerapkan control yang sangat ketat terhadap program – program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh Negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

             Pemerintah adalah bagian dari Negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari Negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari Negara. Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan.

             Menurut Dale (1989: 39 - 43), control Negara terhadap pendidikan umunnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, system pendidkan diatur secara legal. Kedua, system pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. Ketiga, penerapan wajib pendidikan (compulsory education). Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks tertentu. Dale (1989 : 59) menambahkan bahwa perangkat Negara dalam bidang pendidikan, sepeti sekolah dan administrasi pendidikan memiliki efek tersendiri terhadap pola, proses, dan praktik pendidikan.    

2.4 Sketsa Politik Pendidikan di Indonesia

             Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolgi, karakteristik, dan kesadara politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan kekuatan – kekuatan politik yang sedang berkuasa.

Ada empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu :

1.      Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan

2.      Peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan

3.      Peningkatan kualitas pendidikan

4.      Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.   

Sketsa penyelenggaraan pendidikan di Negara ini dapat dibagi atas enam periode perkembangan, yaitu :

 1.   Periode pertama adalah periode awal atau periode prasejarah yang berlangsung hingga pertengahan tahun 1800an. Pada masa ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air mengarah pada sosialisasi nilai – nilai agama dan pembangunan keterampilan hidup. Penyelenggaraan pendidikan pada periode ini dikelola dan dikontrol oleh tokoh – tokoh agama.    

2.    Periode kedua adalah periode kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1800an hingga tahun 1945. Pada periode ini penyelenggaraan pendidikan ditanah air diwarnai oleh proses modernisasi dan pergumulan antara aktivitas pendidikan pemerintahan colonial dan aktivitas pendidikan kaum pribumi. Disatu pihak, pemerintah colonial berusaha menempuh segala cara untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan pendidikan tidak bertentangan dengan kepentingan kolonialisme dan mencetak para pekerja yang dapat diekploitasi untuk mendukung misi sosial, politik, dan ekonomi pemerintah kolonial.

3.    Periode ketiga adalah periode pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Berbagai kegiatan pendidikan pada periode ini diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai – nilai dan semangat nasionalisme serta mengobarkan semangat kemerdekaan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek perkembangan dunia pendidikan pada masa periode ini adalah dimulainya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan pendidikan formal. 

4.    Periode keempat adalah periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hungga tahun 1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai – nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation and character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipengang oleh tokoh – tokoh nasionalis.

5.    Periode kelima adalah periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrument pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang pedagogi, kurikulum, organiasi, dan evaluasi pendidikan diarahkan pada akselerasi pelaksanaan pembangunan. Karena focus utama pembagunan nasional pada era Orde Baru adalah pada bidang ekonomi.

6.    Periode keenam adalah periode Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Pada periode ini semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan reformasi sehingga penataan system pendidikan nasional menjadi menu utama. Dengan menelusuri prinsip – prinsip penerapan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan terkait.

BAB  III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1.      Politik pendidikan atau the politics of education adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara – cara penyampaiannya.

2.      Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

3.      pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur – unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek – aspek kependidikan.     

4.      Kontrol Negara terhadap pendidikan umunnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, system pendidkan diatur secara legal. Kedua, system pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. Ketiga, penerapan wajib pendidikan (compulsory education). Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks tertentu.

5.      Sketsa penyelenggaraan pendidikan di Negara ini dapat dibagi atas enam periode perkembangan, yaitu : periode awal atau periode prasejarah, periode kolonial Belanda, periode pendudukan Jepang, periode Orde Lama, periode Orde Baru, dan periode Reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar-dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)

http: //www.scribd.com/doc/2058421/politik-indonesia

http:/pendidikan/politik-pendidkan

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik"

www.google.com/Artikel Dasar-Dasar Ilmu Politik